PKPU Mendapatkan Penghargaan dari Dirut Telkomsel

PKPU Online SURABAYA − Perjalanan Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU secara kelembagaan ternyata semakin dirasakan eksistensinya. Baik dalam kerja−kerja atau aktivitas sosial maupun dalam penanganan bencana alam.

Khusus dalam kemampuan recovery bencana alam serta aktivitas−aktivitas pendukungnya, Telkomsel melihat PKPU telah bekerja dengan sangat baik. Mampu menunjukan kapasitasnya serta menjalin kemitraan strategis dengan baik bersama Telkomsel.

PKPU di dalam pengamatan Telkomsel dapat secara tepat dan cepat melakukan distribusi berbagai bantuan hingga ke pelosok−pelosok daerah yang belum terjangkau bantuan selama terjadinya bencana alam longsor dan banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Point−point tersebut mengemuka dalam sambutan Vice Presiden Telkomsel, Irfandi selaku penanggungjawab area Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Point tentang pengakuan kemampuan kerjasama ini juga diakui oleh Dirut Telkomsel, Kiskenda Suriahardja.

“Telkomsel sebagai sebuah corporate bisnis tentu saja tidak bisa tinggal diam kala terjadi sebuah musibah. Begitu pula saat terjadi longsor dan banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur kemarin,” ujarnya.

“Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen untuk turut serta membangun bangsa, Telkomsel pun membuat sebuah tim khusus yang turut bekerja saat ada bencana datang. Tim ini secara internal dibentuk Telkomsel untuk menggalang kepedulian dan bekerja sama dengan aparat dan lembaga−lembaga mitra dalam kerangka mengurangi beban mereka yang terkena musibah sekaligus membantu mereka agar segera bisa pulih kembali,” lanjutnya.

Untuk benar−benar memberikan penghargaan kepada internal Telkomsel serta pada beberapa mitra yang selama bencana kemarin melakukan kerjasama, Telkomsel yang dalam 3 hari ini melakukan workshop untuk area Jawa Bali

Gelaran event itu yang diberi tajuk: “Pemberian Apresiasi Tim Penanggulangan dan Relawan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jateng dan Jatim”. Acara ini bertempat di Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (23/1/2008).

Acara tersebut merupakan rangkaian acara workshop area 3 (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) Telkomsel. Sebelum workshop dimulai, dahului dengan acara pemberian penghargaan dan apresiasi kepada relawan bencana alam, longsor dan banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU.

“Jujur saja, sebagai pihak yang diberikan apresiasi dan penghargaan, kami di PKPU Jawa Tengah merasakan betapa berat amanah ini. Setidaknya apa yang telah dilakukan sesunguhnya bukanlah sesuatu yang ringan bagi kami. Kami merasa, kepercayaan ini bukanlah cek kosong semata,” ujar Nana Sudiana, Kepala Cabang PKPU Jawa Tengah.

“Perlu kesungguhan dan kerja keras lebih, agar apa yang diinginkan mitra dan donatur kami tertunai dengan baik. Dan apresiasi dan penghargaan ini pula memacu kami semua di Jawa Tengah untuk terus mengoptimalkan kerja keras kami,” lanjutnya.

Total bantuan Telkomsel yang didistribusikan untuk wilayah bencana alam longsor dan banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar Rp 311 juta. Untuk Jawa Tengah didistribusikan dana sebesar Rp 211 juta, semua dikerjasamakan dengan PKPU Jawa Tengah.

Sedangkan untuk wilayah penanganan bencana alam, longsor dan banjir di Jawa Timur Telkomsel melakukan kerjasama dengan PKPU Jawa Timur. Semoga kerjasama ini terus terjaga dengan baik. (Nana Sudiana/PKPU Jateng)

Mentan Canangkan UPZ Masjid sebagai LKD

Sukabumi-RoL– Di tengah gegap gempita pemberitaan harga

kedelai, Mentan Anton Apriyantono meluncur  ke
Sukabumi pekan lalu. Di sini, Mentan mencanangkan gerakan
nasional pemberdayaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
sebagai lembaga keuangan mikro di tingkat desa (LKD).

Siaran pers yang diterima Republika menyebutkan bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof.
Dr. KH Didin Hafiduddin, Mentan meresmikan UPZ Masjid
Agung Pelabuhan Ratu Sukabumi sebagai LKD percontohan
untuk memberdayakan masyarakat. Ikut hadir dalam acara
ini Wakil Ketua MPR AM Fatwa, Dirjen Bimas Islam
Nazaruddin Umar, Asda I Jabar, Bupati Sukabumi
Sukmawijaya, dan perwakilan dari Dewan Masjid
Indonesia, ICMI, MUI, BAZ Propinsi Jabar, dan BAZ Kab
Sukabumi. 

Mentan  mengajak masyarakat Sukabumi untuk
mensukseskan peran UPZ - UPZ masjid sebagai lembaga
keuangan mikro yang akan membiaya berbagai usaha
masyarakat, khususnya kegiatan agribisnis di pedesaan.

Mentan menjelaskan, UPZ-UPZ bisa diberdayakan untuk
menjadi lembaga keuangan mikro di tingkat desa (LKD).
LKD-LKD inilah yang akan menjadi lembaga penjamin
sekaligus pemberi kredit bagi perekonomian di
desa-desa.

Pada kesempatan itu, Mentan mengajak UPZ atau LKD
lainnya untuk ikut terlibat mensukseskan program
pembangunan pertanian. Antara lain pengembangan usaha
agribisnis pedesaan (PUAP). Pada tahun 2008, jelas
Anton, Deptan menganggarkan Rp 1 triliun sebagai modal
awal PUAP. ''Dana ini akan disebar ke 10.000 desa
melalui LKD-LKD. Setiap desa akan menerima Rp 100 juta
 sebagai modal awal untuk pengembangan agribisnis di
pedesaan.'' Penyuluh dan pendamping untuk PUAP sudah
disiapkan  untuk bersama-sama masyarakat menciptakan
lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di
pedesaan.

Pemberdayaan LKD dan PUAP, kata Mentan, sengaja
diprogramkan untuk memberdayakan masyarakat yang
selama ini kesulitan mengakses modal/kredit dari bank.
Sebelumnya, Deptan sudah mengulirkan skim SP3 (Skim
Penjaminan Permodalan Pertanian) untuk petani yang tak
punya agunan serta BLM-KIP (Bantuan Langsung
Masyarakat untuk Kredit Investasi Pertanian) sebagai
subsidi bunga kredit pertanian. ''Sayangnya, dua
program ini belum terlalu banyak menyentuh petani
gurem. Perbankan tampak masih enggan membiayai
petani-petani kecil.'''

Mentan yakin, dengan segala potensi yang ada UPZ atau
baitulmal bisa diberdayakan menjadi LKD. LKD bisa
menjadi mitra petani dan bersama dengan Deptan atau
terkait lainnya bisa mengerakkan perekonomi desa. Pada
gilirannya, lapangan kerja dengan sendirinya akan
terbuka, menghapus pengangguran dan meningkatkan
pendapatan masyarakat.

Atas dasar itu, Mentan mengajak BAZNAS untuk sama-sama
mengembangkan UPZ di daerah-daerah sebagai LKD model
di desa-desa. 

Ketua BAZNAS KH Didin Hafiduddin menyambut baik ajakan
Mentan. Umat islam, kata dia,  tidak perlu pesimis
meyongsong masa depan. Kita punya berbagai macam
potensi. Bila potensi-potensi ini digerakkan,
terkelola secara baik dalam barisan yang rapih, insya
Allah, akan menjadi kekuatan besar. Menurut data, di
Indonesia ada sedikitnya 700.000 masjid dimana 90%
diantaranya dibangun  atas inisiatif masyaraka. 

Persoalanya, ungkap Didin, bagaimana memfungsikan dan
memakmurkan  masjid. Selain sebagai pusat kegiatan
ibadah, masjid sesungguhnya juga bisa menjadi pusat
kegiatan ekonomi dan sosial umat. Setiap tahun,
potensi zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) umat Islam di
Indonesia ada sekitar Rp 19,3 triliun. ''Jika dana
ini dikelola untuk memberdayakan ekonomi umat, niscaya
akan menjadi potensi pengembangan ekonomi bangsa dan
negara yang luar biasa besar,'' tegas Ketua BAZNAS.pur

Baznas Kembangkan Unit Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid

 Jakarta-RoL — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengembangkan Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) berbasis masjid untuk memakmurkan masjid dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Gerakan memakmurkan masjid melalui pembentukan UPZ akan dicanangkan di alun-alun Masjid Agung Sukabumi pada 19 Januari 2008. “UPZ yang menghimpun dan menyalurkan zakat akan dibentuk di setiap masjid karena sebenarnya merekalah yang paling tahu siapa-siapa yang harus memberi serta menerima zakat,” kata Ketua Komisi Pengawas Baznas Achmad Subianto di Jakarta, Kamis (17/1). Menjadikan masjid sebagai ujung tombak kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, kata Subianto, juga akan mendekatkan masjid dengan masyarakat dan sebaliknya. “Dengan demikian masjid tidak hanya menjadi tempat sholat yang seringkali hanya ramai saat Ramadhan namun juga bisa menjadi tumpuan bagi masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan bantuan apapun,” katanya. Berkenaan dengan hal itu anggota Badan Pelaksana Bidang Regulasi dan Pengawasan Baznas, M Fuad Nasar menjelaskan bahwa selain mengelola zakat, UPZ masjid juga bertugas memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang zakat untuk menumbuhkan budaya zakat dalam komunitas yang dilingkupinya. “Untuk mendukung gerakan ini kami memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus masjid,” katanya. Dalam hal ini, ia melanjutkan, pengurus masjid akan dilatih mengelola dan menyalurkan zakat, membuat data dasar jamaah masjid dan warga tetangga masjid serta memetakan pemberi dan penerima zakat di wilayah yang dilingkupinya. Ia menambahkan, pihaknya mengembangkan UPZ berbasis masjid karena meski hingga tahun ini diperkirakan terdapat sekitar satu juta masjid di Indonesia namun sebagian besar di antaranya belum terkelola dengan baik. Padahal sebenarnya masjid sangat potensial menjadi sarana pembangunan masyarakat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. antara/is

Sinergi Penyaluran Bantuan

Sejumlah lembaga zakat yang tergabung di Forum Zakat (FOZ) melakukan aksi bersama memberikan bantuan bagi korban banjir di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Kegiatan bersama ini dikordinir oleh Forum Zakat. Lembaga zakat yang tergabung dalam kegiatan ini adalah Baznas, YBM BRI, Dompet Dhuafa dan Al Azhar Peduli Ummat.Aksi bersama ini dilakukan Ahad 13 Januari 2008 di dua kecamatan terpisah. Pertama di Desa Karangturi Kecamatan Kaliwungu dan kedua di Desa Payaman Kecamatan Mejobo.Kedua wilayah ini merupakan daerah yang terkena bencana banjir sejak akhir Desember 2007 lalu. Di Karangturi terdapat 1250 pengungsi sedangkan di Desa Payaman terdapat 1600 pengungsi.Saat penyerahan bantuan berlangsung seluruh warga desa Karangturi telah kembali ke rumah masing-masing. Dan tengah membersihkan rumah mereka dari sampah banjir. Sedangkan warga di Desa Payaman sebagian besar rumah terendam air setinggi 20-40 cm.Kegiatan penyerahan bantuan juga telah dilaksanakan pada saat tanggap darurat. Hanya saja lembaga zakat yang terlibat pada kesempatan tersebut hanya Baznas dan Al Azhar Peduli Ummat. Mengingat sampai saat ini air masih menggenang di beberapa wilayah di beberapa kecamatan di Kudus, maka aksi tersebut dilakukan kembali. Paket BantuanBantuan yang diberikan kepada warga di dua desa tersebut berupa paket batuan. Satu paket berisi beras 3 kg dan 1 kg deterjent. Mengapa bantuan tersebut berupa beras dan deterjent ? sebab menurut hasil survei dan maping kebutuhan para korban bahwa saat ini warga blm memulai aktifitas ekonomi. Banyak warga masih menganggur sehingga tidak ada income untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di samping itu lahan sawah yang selama ini menjadi tumpuhan mata pencaharian mereka masih tergenang air & rusak..Alhamdulillah penyerahan bantuan bagi korban banjir berjalan lancar. Semua warga telah menerima bantuan secara merata dan tidak ada satupun warga yang tidak kebagihan. Ungkapan terima kasih yang sebesar besarnya disampaikan kepada seluruh pendukung acara ini. Melalui sambutan tokoh setempat dan mewakili penerima bantuan, Bapak Kyai Khoiruddin (dari Karanganyar) merasa senang dengan bantuan yang diberikan dari Jakarta. “Nggih, atas bantuan saking Jakarta, kulo atas nami warga wonten mriki ngucapake matur nuwun sanget, mugi-mugi amalipun dipun tampi Allah,” ungkap Pak Kyai saat memberikan sambutannya.  (Dengan bantuan dari Jakarta ini, saya atas nama warga di dukuh ini mengucapkan terima kasih sekali, semoga amal sodaqoh ini diterima Allah) Hal senada juga disampaikan Bapak Syamsudin (Karangturi).  “Kulo tampi bantuanipun lan kulo suwun sedoyo warga ampun ngantos rebutan, keranten sedoyo bakal kebagihan bantuan. Mugi-mugi bermanfaat kangge kito sedoyo,” (Saya terima bantuan ini dan saya minta kepada segenap warga saya supaya jangan berebut karena semua bakal kebagihan),” pinta Syamsudin dihadapan warganya ketika memberi sambutannya.Berbeda dengan bantuan yang berasal dari partai politik, bantuan dari lembaga zakat tidak pilih kasih. Bantuan seperti inilah yang diharapkan oleh warga yang sedang tertimpa musibah. “Kalau seperti ini kan semua kebagian bantuan, tidak pilih kasih seperti yang dilakukan partai,” tandas Hamdan koordinator relawan dari STAIN Kudus yang terlibat sejak awal penyerahan batuan di Kudus ini. naffozweb’s

Zakat Ajaran Keadilan

Negara dalam pandangan Islam adalah lembaga sosial dan kemanusiaan. Islam mencanangkan ajaran zakat sebagai etika publik kenegaraan untuk kebijakan penganggaran dan pembelanjaan yang dapat memastikan negara benar-benar bertindak untuk menjamin keadilan dan hak-hak segenap warganya, terutama yang lemah tidak berdaya. Demikian tegas KH Masdar F. Mas’udi dalam Seminar Nasional di Yogyakarta (14/11).

Seperti diketahui, dalam ajaran zakat terdapat 2 (dua) komponen penting: Pertama, ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya publik (akhdz al-shadaqah) oleh otoritas negara dari warga negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. Kedua, ajaran yang berkenaan dengan pembelanjaan (tasharruf) biaya publik untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya kemaslahatan umum (sabilillah) bagi semua.

Dengan mengacu kepada al-Qur’an, Kyai Masdar menjelaskan, pembelanjaan uang publik dari pajak haruslah mencakup tiga sasaran besar: Pertama, pemberdayaan rakyat yang lemah (fuqara, masakin, mu’allaf qulubuhum, riqab, gharimin, ibn sabil) . Kedua, biaya rutin pemerintahan (amilin). Dan ketiga, keperluan umum (public goods atau sabilillah), baik yang bersifat fisik, seperti: pembangunan jalan, pengairan, konvervasi alam, dan sebagainya, maupun yang bersifat nonfisik, seperti: penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Oleh karena itu, dalam konteks administrasi negara modern, bahwa delapan asnaf (sektor) inilah yang seharusnya menjadi patokan (benchmark) dalam penyusunan anggaran belanja negara, baik di pusat (APBN) maupun di daerah (APBD). “Sehingga pada angka-angka anggaran belanja inilah pemihakan negara kepada rakyat, khususnya yang kurang mampu, harus benar-benar dibuktikan” tegasnya.

masdarweb’s

PT Permodalan BMT KOKOHKAN PERAN BMT

‘’Kalau BMT kolaps karena rush misalnya, siapa yang akan menjamin uang simpanan nasabah?’’ Masih terngiang benar peringatan Faisal Basri ini, tatkala Dompet Dhuafa bersama kawan-kawan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) me-launch BMT Center pada 14 Juni 2005.

Warning Faisal yang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu memang beralasan. Meskipun, sebagian BMT telah beraset milyaran rupiah. Tiap jelang Lebaran dan tahun ajaran baru sekolah, cashflow kebanyakan BMT dipastikan kelimpungan akibat penarikan simpanan secara massal dalam waktu relatif bersamaan (rush). Karena itu, salah satu rekomendasi dari silaturahim yang diikuti 200 pengurus dan pengelola dari 100 BMT di Jawa dan Sumatera itu tadi adalah pembentukan semacam lembaga holding BMT. Fungsinya antara lain menjadi penjamin dana BMT anggotanya.
Keseriusan itu terus mewujud. Pada akhir 2006, DD dan 60 pengurus BMT membentuk PT Permodalan BMT. Modal awal perusahaan tercatat Rp 8,2 miliar. Rp 4,5 miliar diantaranya merupakan suntikan DD. Sisanya dibagi 60 BMT.
Pada 14 Maret 2007, lembaga ini ditetapkan Menkeh dan HAM sebagai Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa keuangan berbentuk badan hukum Modal Ventura.

Wah, kok Ventura, bukankah ini dari Amerika?
‘’Kami menggunakan badan hukum Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang memang berakar dari Amerika, karena dalam beberapa hal, spirit PMV relatif memiliki kesesuaian dengan spirit PT Permodalan BMT,’’ terang Saat Suharto, Direktur Utama PT Permodalan BMT.

Suharto menuturkan, tumbuhnya industri modal ventura pada 1958 di Amerika Serikat ditandai dengan diterbitkannya UU Investasi Usaha Kecil (Small Business Investment Act). Undang-undang itu mengijinkan Kantor Pendaftaran Usaha Kecil (Small Business Administration) mendaftarkan perusahaan bermodal gurem guna membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wiraswasta.

Di Indonesia sendiri, PMV merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang keberadaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Dalam SK Menkeu tersebut PMV memiliki kegiatan antara lain untuk: Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; dan Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha.
Kesesuaian yang lain antara konsep modal ventura dengan BMT, Suharto menambahkan, misalnya, menggunakan pola bagi hasil. ‘’Terdapat tiga pola bagi hasil yang dapat dilakukan PMV, antara lain sharing berdasarkan pendapatan yang diperoleh atau revenue sharing, berdasarkan keuntungan bersih atau net profit sharing, dan berdasarkan perjanjian,’’ ujar mantan bendahara BMT Center ini.

Buat Saat Suharto dan kawan-kawan yang sudah mapan sebagai eksekutif di BMT masing-masing, keterlibatan dalam PT Permodalan BMT yang masih baru merupakan sebuah perjuangan. BMT Marhamah Wonosobo, Jawa Tengah, yang dikomandoi Suharto misalnya, termasuk salah satu BMT terkemuka dengan asset milyaran rupiah. Sebagai direktur, Suharto tentu berhak menikmati kesuksesan Marhamah. Tapi, ia memilih hijrah ke PT Permodalan BMT.

‘’Ini soal keberpihakan,’’ jelas Suharto. Ia memaparkan, sektor usaha mikro dan kecil di tanah air berjumlah 48,8 juta unit usaha pada 2006. Ini setara dengan 91% jumlah total unit usaha di Indonesia. Dengan menyerap 80,9 juta orang, tak pelak usaha gurem merupakan jaring pengaman sosial yang sangat efektif.

‘’Tapi, sampai sekarang sektor ini masih dianggap pinggiran. Buktinya, ketika BMT yang sejak 1990-an berkiprah sebagai mitra utama sektor gurem kesulitan likuiditas, mereka kesulitan akses modal. Padahal, pada saat yang sama terjadi penimbunan modal dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia hingga mencapai Rp 300 Triliun!’’ Saat Suharto gemas.

Tentu saja, PT Permodalan BMT tak berpretensi menggantikan peran pemerintah untuk mengembangkan sektor informal. Saat Suharto menjelaskan, dalam kurun 2008 sampai 2010, PT Permodalam BMT baru sampai tahap stabilisasi dengan fokus pada konsolidasi dalam rangka pemahaman budaya dan sistem kerja.

Implikasinya, kata Suharto, ‘’dari sisi pembiayaan kami masih fokus pada BMT anggota yang ada saat ini. Dengan kata lain, kami belum bermaksud melakukan ekspansi keanggotaan baru.’’

Sedangkan target investasi PT Permodalan BMT, sampai tahun 2010 baru dipatok Rp 500 milyar.

Selebihnya, ayo fastabqil khairat. Tapi jangan hanya jelang pemilu atau pilkada. aya hasna

IAI: Standar Akuntansi Zakat Rampung Maret 2008

JAKARTA — Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memproyeksi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) zakat akan rampung akhir Maret mendatang. Pasalnya, sejumlah tahapan penyusunan rancangan PSAK tersebut telah rampung. ”Saya kira akhir Maret ini, PSAK Zakat sudah bisa disahkan,” kata Direktur Teknik IAI, Sriyanto, kepada Republika, Ahad, (6/1).

Menurut Sriyanto, pembahasan PSAK Zakat oleh tim kecil (Task Force) telah rampung pada 18 Desember 2007. Rencananya, hasil pembahasan tim kecil itu akan diserahkan secara resmi kepada Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada 15 Januari mendatang. ”(Hasil pembahasan) akan diserahkan ke Komite Akuntansi Syariah (KAS) secara formal pada 15 Januari. Tapi secara substansi sudah dilaporkan dalam rapat akhir Dewan Standar Akuntansi bulan lalu,”ujar dia.

Menurut Sriyanto, pembahasan rancangan PSAK Zakat oleh KAS kemungkinan berlangsung cukup singkat sekitar dua pertemuan intensif. Karena itu, ia memprediksi pembahasan oleh KAS hanya memakan waktu sekitar satu bulan. ”Jadi, pembahasan oleh Komite Akuntansi Syariah paling sebulan ini selesai dan Februari mulai pembahasan oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan,red),” katanya.

Pembahasan rancangan PSAK oleh DSAK, menurut Sriyanto, diperkirakan memakan waktu relatif singkat sekitar sebulan. Pasalnya, rancangan tersebut telah dibahas dalam beberapa tahapan. ”Jadi, sudah difilter beberapa kali, baik melalui task force ataupun komite akuntansi syariah. Saya kira pembahasan oleh DSAK akan berjalan dengan cepat,” kata dia.

Karena itu, Sriyanto memperkirakan, pada akhir Februari, draf eksposur rancangan PSAK Zakat sudah bisa diterbitkan. Selanjutnya, draf tersebut akan dibagikan kepada seluruh pengguna akuntansi zakat untuk menjaring saran. ”Ini (Distribusi draf eksposur) akan memakan waktu satu bulan. Jadi, akhir Maret PSAK baru bisa disahkan,” ungkap dia.

Sriyanto menyebutkan, PSAK Zakat kemungkinan besar akan menggunakan akuntansi dana (fund accounting) dalam mencatat sumber dana lembaga amil zakat (LAZ). Hal itu dikarenakan pola akuntansi dana dinilai paling cocok dengan LAZ. ”Konsep yang kita gunakan bagi entitas lembaga pengelola zakat adalah fund accounting,” katanya.

Ketua Umum Forum Zakat (FoZ), Hamy Wahjunianto, mengaku hingga kini memang LAZ belum menggunakan akuntansi khusus zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, sambung Hamy, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. ”Saat ini kita masih pake akuntansi konvensional. Kalau auditor mengaudit kita menggunakan PSAK 45 yang digunakan perusahaan. Padahal, ada banyak istilah yang berbeda,” katanya.

Hamy mencontohkan, dengan mengacu pada PSAK 45, auditor mencatat biaya pengiriman dokter ke daerah bencana sebagai biaya operasional kantor. Padahal, biaya tersebut seharusnya masuk dalam biaya operasional program. ”Kondisi ini jelas menjadi masalah bagi kami,” katanya. Karena itu, Hamy berharap, dengan diterbitkannya PSAK Zakat tahun ini, berbagai masalah yang muncul akibat penggunaan PSAK 45 dapat teratasi. aru

PSAK Zakat Hampir Selesai

 Penyusunan PSAK Zakat hampir selesai. Hal ini ditandai dengan telah selesainya penyusunan draft konsep exposure draft PSAK Zakat oleh Tim IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). “Draft konsep exposure draft ini selanjutnya akan dibahas oleh Komite Akuntansi Syariah IAI,” ujar Sri Yanto Direktur Teknis IAI saat konferensi press Jum’at 28 Desember 2007 di FOZ, Jakarta.Sri Yanto menambahkan, setelah dibahas Komite Akuntansi Syariah (KAS) lalu disampaikan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk disahkan menjadi exposure draft. “Exposure draft inilah yang akan disebarluaskan kepada public untuk mendapatkan tanggapan,” tambahnya sekaligus memperkirakan jangka waktu penyebaran exposure draft kepada public kurang lebih satu bulan. Sehingga diperkirakan Maret 2008 PSAK Zakat dapat selesai. “Mudah-mudahan Maret selesai semua,” Sri Yanto berharap.Adapun format draft konsep exposure draft yang telah dihasilkan oleh tim kerja IAI adalah sebagai berikut ; Ruang Lingkup, Pengakuan dan Pengukuran (Akuntansi entitas muzaki & Akuntansi Entitas Amil), Penyajian, Pengungkapan dan Tanggal Efektif.Jika dibandingkan dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) lainnya, PSAK Zakat ini memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut terletak pada neraca. “Layaknya PSAK Umum neraca dikelompokkan menjadi asset, kewajiban dan saldo, namun dalam PSAK Zakat neraca dikelompokkan menjadi asset, kewajiban dan saldo dana,” terang Sri Yanto mempertegas keunikan PSAK ini jika dibandingkan dengan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.Dengan keunikan seperti itu IAI menganggap PSAK Zakat paling unik. ”Mungkin ini PSAK pertama yang menggunakan basis fund accounting,” tegasnya.Sri Yanto menguraikan berdasarkan PSAK ini Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan format meliputi ; Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Catatan Atas Laporan Keuangan.Dengan format seperti itu, diharapkan ke depan laporan keuangan OPZ dapat dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga public dapat dengan jelas menilai kinerja setiap pengelola zakat. n@f forumzakat.net 

Agar Masyarakat Tidak Merasa Terbiasa dengan Bencana

Bencana yang sudah sangat sering terjadi di negeri ini dikhawatirkan membuat masyarakat menjadi semakin terbiasa yang nantinya berdampak berkurangnya sense of crisis masyarakat. Setidaknya hal itulah yang membuat Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) menggelar aksi unik untuk menggalang kepedulian masyarakat terhadap korban bencana pada Sabtu (5/1) di median jalan Panglima Sudirman. Sebanyak tujuh peserta berbaris ke belakang dana mengangkat tangan kedua tangan kedua tangan seolah membentuk formasi seberti Dasamuka, tokoh pewayangan yang mempunyai banyak tangan dalam cerita Ramayana. Di tangan kiri mereka membawa pesan yang bertuliskan penyebab bencana seperti pembakaran, pencemaran, penebangan, pembalakan, keserakahan, individual, dan acuh tak acuh. Sedangkan di tangan kanan peserta membawa pesan yang membawa pesan solusi atau penangannya seperti penghijauan, kebersihan, penanaman, pertobatan, kepedulian, kebersamaan, dan tepo seliro. “Kami khawatir sensitivitas masyarakat terhadap bencana berkurang karena sudah terbiasa dengan bencana,” ujar Humas YDSF, Wirawan Dwi. Jika masyarakat sudah terbiasa dengan bencana, lanjut Wirawan, kewaspadaan, tindakan antisipatif penanggulangan bencana, bahkan kepedulian masyarakat semakin berkurang. “Dengan pesan-pesan moral itu, kami berharap masyarakat bisa lebih peduli, lebih mempunyai rasa kebersamaan untuk menanggulangi dan mengantisipasi bencana. Kami akan terus menggelar kampanye kepedulian kepada masyarakat,” kata pria berkacamata minus ini. Selain kampanye kepedulian Lembaga Amil Zakat Nasional itu juga membuka posko bencana untuk menerima bantuan dan menyalurkan bantuan masyarakat untuk para korban bencana. Saat ini YDSF melalui direktorat penyalurannya, Pusat Layanan Sosial masyarakat (Plasma) telah menyalurkan bantuan kurang lebih sebanyak Rp. 44.269.000 ke daerah bencana antara lain Ponorogo, Madiun, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. “Walaupun tidak banyak, kami ingin tetap berkontribusi ke masyarakat, setidaknya untuk mengingatkan masyarakat agar lebih peduli sesama,” harap Wirawan.

PKPU Salurkan 500 Paket Family Kit di Gunungkidul

PKPU Online YOGYAKARTA − Gunungkidul yang terkenal sepanjang tahun sebagai daerah yang kering dan tandus, pada Rabu (26/12/2007) pagi, sekitar pukul 07.00 WIB kedatangan air bah dari Sungai Oya.

Hal itu menyebabkan 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul terendam. Keempat kecamatan tersebut adalah Nglipar, Semin, Ngawen, Patuk, dan Karangmojo. Namun yang menderita kerugian paling parah adalah Kecamatan Nglipar, Semin dan Ngawen.

Dari data yang berhasil dihimpun Tim Rescue PKPU DI Yogyakarta, sedikitnya, 4 jembatan putus akibat derasnya aliran sungai Oya. Sementara itu, kerusakan di sektor pertanian sebanyak 110 hektar pertanian jagung dan padi rusak di Semin, 47 hektar di Kecamatan Patuk, 10 hektar di Kecamatan Ponjong, 165 hektar di Kecamatan Nglipar dan 8 hektar di Kecamatan Karangmojo.

Tim Rescue PKPU DI Yogyakarta dibantu beberapa relawan lokal sejak hari pertama telah turun mengevakuasi serta mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan siap saji, nasi 200 bungkus, mie instan 500 pack, 400 biskuit, 480 pack air mineral, pelayanan kesehatan dan 15 orang relawan, 6 orang tim medis serta 2 armada ambulance mobil klinik.

Bantuan tahap kedua diberikan PKPU DI Yogyakarta berupa family kit yang berjumlah 500 paket. Paket family kit tersebut didistribusikan pada Sabtu (29/12/2007) lalu, di beberapa titik daerah bencana banjir yang membutuhkan.

Paket bantuan tersebut merupakan sumbangan dari beberapa donatur dan mitra PKPU DI Yogyakarta diantaranya LAZIS Perkasa (Persatuan Karyawan PT Sari Husada) Yogyakarta serta donatur perorangan.

Paket tersebut berisi sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, sampo, handuk kecil, dan paket berisi kompor beserta minyak tanah masing masing 2 liter. Penyerahan secara simbolis disampaikan Kepala Divis Pendayagunaan Program PKPU DI Yogyakarta Muthori, dan diterima langsung oleh warga Klayar Kedung Poh Nglipar.

Sementara itu, pada Selasa (1/1/2008), PKPU DI Yogyakarta bekerja sama dengan LAZIS Perkasa (Persatuan Karyawan PT Sari Husada) dan Radio MQ 92,3 FM Yogyakarta, mengadakan bakti sosial berupa pemeriksaan serta pengobatan gratis yang disertai pembagian sembako di Pedukuhan Ngrantan, Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo.

Warga Pedukuhan yang terdiri dari 246 KK dan berpenghuni sekitar 637 jiwa tersebut merupakan salah satu wilayah bencana banjir Bengawan Solo yang belum terjamah bantuan kesehatan dan bantuan lainnya.

Mendengar kabar tersebut dari salah seorang warga di Pedukuhan Ngarak−arak, Tim Rescue PKPU DI Yogyakarta yang bergabung dengan PKPU Jawa Tengah segera turun tangan memberikan bantuan.

Penyerahan secara simbolis disampaikan oleh Muryatno yang menyerahkan susu balita SGM 3 120 box kepada salah satu balita di pedukuhan tersebut. Mewakili PKPU DI Yogyakarta, Direktur MHCR PKPU, dr. Amir Zuhdi, MHA, menyerahkan sembako dan diterima oleh Wagino, mewakili warga Pedukuhan Ngrantan.

Wagino, mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian para donatur yang telah menyalurkan bantuan kepada warganya yang mengalami musibah bencana banjir Bengawan Solo.

“Mugi−mugi amal kesaenan Bapak lan Ibu sedaya dipun tampi wonten Ngarsanipun Gusti Alloh, ugi pikantuk lelintu yang murwat kalian amalipun para donator (Moga−moga amal kebaikan bapak dan ibu semua diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan atas amal dari para donatur),” ungkapnya dalam sambutannya pada acara serah terima bantuan kemanusiaan tersebut. (Muthori/PKPU Yogyakarta)